Kontroversi Fatwa MUI Tentang Vaksin Measles Rubela (MR), Halalkah?

13 Oct 2017

Ternyata, vaksin Measles Rubela (MR) belum mendapatkam sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Itulah yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF. Ia menjelaskan di GEdung MUI Jakarta Pusat bahwa sampai saat ini MUI belum mengeluarkan sertifikasi halal untuk vaksin MR. Ia juga mengaku belum diminta memeriksa vaksin MR halal atau tidak. Sampai saat ini, katanya lebih lanjut, Biofarma juga belum mengajukan permintaan kajian tentang vaksin MR. Artinya, jika ada isu bahwa vaksin MR halal, kata dia, maka merupakan pembohongan publik. Sedangkan Kepala Biro Humas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi mengungkapkan kepada salah satu media mengenaoi alasan pihaknya belum mendapatkam sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin Measles Rubela (MR). Menurutnya, Kemenkes bukan tidak ingin mengajukan proses sertifikasi halal, tapi hal itu masih membutuhkan proses.

Halal atau Haram Vaksin MR & Fatwa MUI

Ini catatan penting bagi kementrian kesehatan, untuk tidak bermain-main dengan masalah halal dan haram. Bagi umat Islam, itu adalah masalah urgen dan penting. Jikalau, misalnya, belum ada sertifikasi halalnya, kemudian sudah diluncurkan ke publik, maka harus dijelaskan dengan seterang-terangnya kepada khalayak bahwa vaksin ini belum mendapatkan sertifikasi halal oleh MUI, sehingga umat Islam juga bisa bersikap dengan pertimbangan ilmu dan pengetahuan. Jangan sampai belum mendapatkan sertifikasi halal, kemudian dinyatakan atau membuat issu ke publik bahwa sudah mendapatkannya, itu namanya pembohongan.

Namun untuk sertifikasi halal vaksin, yang sampat saat ini baru mendapatkan sertifikasi halal, barulah vaksin meningitis dan flu. Sedangkan yang lainnya, belum mendapatkannya. Beberapa jenis vaksin ada yang sudah teregistrasi untuk sertifikasi dan dalam proses, sementara beberapa lainnya belum diregistrasi.

Sedangkan untuk program vaksin MR kemaren, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam bahwa  pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berkonsultasi dengan MUI mengenai penyelenggaraan program imunisasi MR. MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang imunisasi yang pada isinya bahwa vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal, namun apabila belum ditemukan yang halal vaksin tetap boleh digunakan dengan pertimbangan mencegah terjadinya wabah penyakit dan untuk kesehatan.

Artinya apa?
Artinya, yang sudah terlanjur vaksin, tidak usah takut dosa juga. Sebab, fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 sudah menjelaskan masalah itu dengan baik.

Ancaman 700 M Kepada yang Tidak Vaksin itu Tidak Benar

Kepala Biro Humas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi mengatakan bahwa dugaan ancaman Rp 700 Miliar di kalangan masyarakat perlu disikapi. Menurutnya, Kemenkes sendiri tidak mungkin melakukan hal sejauh itu untuk memaksa masyarakat mengikuti program imunisasi vaksin Measles Rubela (MR).  Pihaknya tidak mungkin mengeluarkan kebijakan yang aneh, apalagi mengancam dengan uang sebesar Rp 700 miliar. Justru, selama ini, pihaknya menggunakan cara-cara persuasif dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti program imunisasi vaksin MR. Target Kemenkes dalam melaksanakan program imunisasi vaksi tersebut rata-rata sudah banyak tercapai di beberapa provinsi. Ia mencontohkan, seperti di DKI saja sudah mencapai 95,77 persen dan Jawa Barat 95,45 persen, serta beberapa provinsi lainnya.

Sertifikasi Halal Sekarang Berada di Tangan Pemerintah, Bukan Berarti MUI Tidak Dilibatkan Lagi

Mulai Rabu (11/10), pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal.

MUI telah mengeluarkan label dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989. Bahkan, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Sehingga, sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal, harus ada rekomendasi atau fatwa halal dari MUI. MUI juga melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin siap mendukung BPJPH. Kepada media ia menjelaskan bahwa penjaminan produk halal saat ini tidak semata untuk perlindungan dari konsumsi barang yang tidak halal. Kini, produk halal sudah menjadi bagian dari proses bisnis.

Oke… []


TAGS umum


Terimakasih Atas Kunjungan Anda. Salam Kenal. Salam Bersahabat
-

Search