Benarkah Jokowi Langgar Aturan Dalam Pernikahan Puterinya?

8 Nov 2017

Sebelumnya, kita lupa mengucapkan selamat kepada Presiden Republik Indonesia; Jokowi Widodo yang sedang berbahagia. Dan tidak lupa, tentunya ucapan selamat juga ditujukan kepada pasangan yang sedang berbunga-bunga, yaitu Kaheyang Ayu-Bobby. Mudah-mudahan keduanya bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baarakallahu Lahuma wa Baaraka alaihima wa Jamaa bainahuma fi khairr…

Di tengah rasa bahagia yang dirasakan oleh Jokowi, ada satu hal yang sebenarnya mengganjal, yaitu tudingan bahwa Jokowi melanggar aturan yang sudah ada. Dan beberapa tokoh sudah melontarkan kritikan ini, di antaranya dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, kemudian juga dari Wakil ketua DPR Fahri Hamzah. Bahkan, dahulu ketika pertama kali Jokowi mantu di tahun 2015, yaitu pernikahan anak pertamanya (Gibran), kritikan yang sama juga dilontarkan.  

Aturan yang dituding dilanggar oleh Jokowi adalah Surat edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang melarang pejabat negara menyelenggarakan resepsi pernikahan mewah. Yuddy Chrisnandi, yang saat itu menjabat menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan, peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2015 ini juga berlaku untuk Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuff Kalla.

Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa undangannya tidak boleh lebih dari 400 dan undangan dan diselenggarakan tempatnya yang pantas. Padahal, dalam acara kali ini rencananya sekitar 8.000 tamu undangan akan menghadiri acara resepsi ini.

Jadi, Apakah Jokowi Melanggar Aturan?

Jikalau Jokowi ingin menikahkan anaknya, apalagi ini anak perempuan satu-satunya, dengan undangan yang banyak, maka sebenarnya itu patut dihargai dan diapresiasi. Bisa dimaklumi, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin beliau hanya mengundang 400 orang saja dalam acara pernikahan anaknya. Nanti, bisa-bisa banyak yang merasa “disingkirkan”, merasa tidak “diajak”. Jikalau dipandang sebagai acara yang mewah, maka ukuran mewah itu sendiri juga relatif. Untuk ukuran rakyat biasa, ya pesta ini mewah. Namun untuk ukuran Presiden, apalagi keluarga pengusaha, maka pesta seperti ini ya biasa, tidak bisa juga dipandang mewah. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Presiden ketika ditanya oleh anak media, bahwa semua itu berasal dari pihak keluarga sendiri; makanan, tenda, gedung, dan lain-lainnya. Bahkan, jikalau melihat undangannya, yang diupload salah seorang anggota DPRD Surakarta di akun media sosialnya, maka bisa dilihat bahwa tidak menerima sumbangan sama sekali. Dalam ukuran presiden, ini sudah biasa.

Namun masalahnya, apajah ini melanggar aturan atau tidak? Begini pandangan saya. Jikalau melihat zahir dari aturan yang pernah ditetapkan oleh  Yuddy Chrisnandi, yang merupakan mantan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di era Jokowi juga, maka jelas ada pelanggaran disitu. Jumlah undangan yang melebihi batas seharusnya, yaitu 400 undangan.

Solusinya?

Aturan itu harus kembali direvisi. Jikalau tujuannya sederhana, maka pengertian sederhana juga harus ditetapkan. Apalagi, sederhana itu sifatnya relatif. Antara orang yang kaya dengan orang yang sebaliknya, makna sederhana itu beda. Jikalau didasarkan pada jumlah undangan, itu juga tidak tepat. Sebab, seorang pejabat, yang jumlah temannya dan kliennya banyak, tidak mungkin hanya mengundang jumlah 400 orang saja. Bisa-bisa, teman-temannya, bahkan ia sendiri akan merasa tidak enak dengan teman-temannya yang tidak diundang, seolah-olah teman-temannya dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Aturan ini WAJIB direvisi. Jikalau tidak, ke depannya akan bermasalah. Untuk ukuran rakyat biasa, 400 undangan itu sedikit sekali. Apalagi sekelas pejabat. Aturan itu TIDAK LOGIC. Harus diGANTI. Itu SEDERHANA yang SALAH KAPRAH.

Tabik,
Denis Arifandi Pakih Sati

Follow My Facebook


TAGS umum


Terimakasih Atas Kunjungan Anda. Salam Kenal. Salam Bersahabat
-

Search