50 Hari Pemerintahan Anis-Sandi, 4 Revisi Pergub Penuh Kontroversi?

4 Dec 2017

Har ini, senin (4/12/2017), Anis -Sandi tercatat sudah memimpin DKI Jakarta selama 50 ini, yang dimulai secara resmi di tanggal 16 Oktober 2017. Masa kepemimpinan keduanya masih panjang. Nanti baru akan berakhir di tahun 2022.

Banyak program yang sudah mereka canangkan selama masa kepemimpinan tersebut. Paling tidak, ada beberapa hal yang bisa kita saksikan selama 50 hari masa yang sudah berjalan ini.

Dan salah satu yang paling disorot adalah sejumlah aturan di DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Gubernur sebelumnya, yang direvisi oleh Anis-Sandi. Hal inilah yang membuat kepemimpinan keduanya, ada yang menyebut sebaga rezim balas dendam.

Saya tidak tertarik membahas apakah rezim ini balas dendam atau tidak. Namun, kita patut melihat sejumlah aturan yang direvisi tersebut. Mengutip dari lansiran kompas (dot) com (3/12/2017), ada 4 revisi fundamental yang dilakukan oleh Anis-Sandi terkait dengan aturan yang berlaku di DKI Jakarta:

UMP
Anies Baswedan mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2018 pada 1 November 2017 dengan angka Rp 3.648.035. UMP 2018 tersebut dihitung dengan menggunakan formula PP Nomor 78/2015 itu naik Rp 292.285 dibanding UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750.
Besaran UMP tersebut kemudian dituangkan dalam Pergub No. 182 tahun 2017 tentang UMP tahun 2018 junto Pergub No. 227 tahun 2016 tentang UMP tahun 2017. Pada pasal 1 tertulis UMP DKI tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035.  
Pergub itu ditandatangani Anies pada 1 November 2017 atau pada hari yang sama saat ia mengumumkan besaran UMP. Pergub itu kemudian diundangkan lima belas hari setelahnya. Pergub tentang UMP menjadi pergub perdana hasil revisi Anies Baswedan.
Aksi unjuk rasa serikat buruh mewarnai proses pengesahan pergub itu. Para buruh menuntut UMP DKI yang lebih tinggi, yaitu Rp 3,9 juta.
Setelah pergub itu diundangkan, perwakilan serikat buruh masih menyambangi gedung Balai Kota untuk meminta Anies merevisi lagi pergub tentang UMP.

PDH
Anies juga telah menandatangani Pergub nomor 83 tahun 2017 tentang pakaian dinas. Pergub itu ditandatangani Anies pada 16 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2017 dengan persetujuan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI, Yayan Yuhanah.
Pergub tersebut diterbitkan untuk merevisi Pergub nomor 23 tahun 2016 tentang hal yang sama yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dalam revisi pergub tersebut tak ada perubahan mendasar tentang aturan pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Perubahan hanya terletak pada jadwal penggunan baju adat betawi sadariah. Di pergub lama disebutkan baju sadariah digunakan setiap hari Kamis. Di pergub baru baju sadariah digunakan setiap hari Jumat.
Di kedua pergub itu aturan penggunaan ikat pinggang dan sepatu pantofel masih sama. Peraturan tersebut tercantum dalam lampiran pergub bagian kedua mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) pada pasal ketiga. Dalam, pergub tersebut PDH untuk pria harus dilengkapi dengan ikat pinggang.
Disebutkan bahwa PDH untuk pria harus dilengkapi dengan ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang “Jaya Raya”.
Untuk penggunaan alas kaki diwajibkan mengenakan kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam dengan model pantofel.

Monas
Aturan baru tentang penggunaan Monas tertuang dalam Pergub nomor 186 Tahun 2017. Pergub itu merupakan revisi dari Pergub nomor 160 tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
Dalam pergub baru yang ditandatangani Anies itu  kawasan Monas dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.
Pergub itu diumumkan pada hari Minggu (26/11/2017) oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat menghadiri acara kirab kebudayaan di Monas.
Meski diboleh untuk sejumlah kegiatan, Anies memberlakukan aturan khusus untuk prosedur perizinaannya. Namun aturan baku perizinan Monas belum secara rinci diumumkan.
Selama ini, permohonan penggunaan Monas disampaikan kepada Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas dan diteruskan kepada gubernur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

TGUPP
Pergub terakhir yang ditertbitkan adalah mengenai TGUPP. Anies mengubah aturan tentang TGUPP melalui Pergub bernomor 187 tahun 2017. Pergub tersebut ditetapkan dan ditandatangani Anies pada tanggal 28 November 2017 dan diundangkan pada hari yang sama.
Tertera nama Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI, Yayan Yuhanah sebagai pihak yang mengundangkan pergub sebagai revisi Pergub no. 411 tahun 2017 yang diteken mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tersebut.
Perbedaan mencolok yang diubah dalam pergub itu adalah mengenai jumlah anggota TGUPP. Jika pada pergub sebelumnya jumlah anggota TGUPP maksimal 15 orang, dalam pergub ini jumlah anggota TGUPP maksimal adalah 73 orang yang dibagi dalam berbagai bidang pemerintahan.
Pergum itu pun meleburkan pemisahan aturan antara TGUPP dan Tim Walikota/ Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) seperti yang diatur dalam Pergub no. 410 tahun 2016 tentang TWUPP.
Perbedaan lain adalah mengenai tanggung jawab operasional para anggota TGUPP. Dalam Pergub nomor 411 tahun 2016 disebutkan, TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.
Berbeda dengan Pergub nomor 411, dalam Pergub revisi Anies disebutkan TGUPP tak hanya bertanggung jawab kepada gubernur tapi kepada wakil gubernur DKI Jakarta.
“TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan wakil gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris daerah,” demikian antara lain isi pergub itu.

Nah, bagaimana pandangan sahabat sekalian?


TAGS umum


Terimakasih Atas Kunjungan Anda. Salam Kenal. Salam Bersahabat
-

Search